uyungs

Rakyat beri SBY kesempatan kedua ?

In Uncategorized on Maret 5, 2009 at 3:02 pm

Apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seorang pemimpin transformatif? Tak pelak lagi, baik kawan maupun lawan mengakui SBY seorang pemimpin yang baik, santun dan berwibawa. Namun sekali lagi pertanyaannya di sini: apakah presiden SBY telah berhasil menghantarkan bangsa ini bertransformasi menjadi negara yang kuat, disegani, adil dan sejahtera.

Meminjam konsep dan teori kepemimpinan, kita bisa membedakan kepemimpinan transformasional dengan kepemimpinan transaksional. Karena teori ini berawal dari ranah manajemen, maka wajar saja kalau selama ini figur-figur yang disebut-sebut pemimpin transformasional adalah para pimpinan perusahaan di Barat yang sukses menggerakkan transformasi korporat.

Mahasiswa saya mungkin segera menunjuk figur Jack Welch dan Lou Gertsner dari IBM. Di negeri kita bisa disebutkan figur Dr. Kuntoro Mangkusubroto yang sukses menerapkan strategi turn-around di PT Timah pada tahun 90-an. Pada situasi lain mungkin tepat pula menunjuk Robby Johan di Bank Mandiri dan Cacuk Sudaryanto di Telkom. Deng Xiao Ping, tokoh reformasi Cina yang mampu mendesakkan perubahan masif di negerinya mungkin tepat pula dijadikan contoh kasus.

Kembali pada kepemimpinan pak SBY. Pendukung pak Beye tentu akan segera menyodorkan sejumlah kisah sukses sebagai bukti prestasi kepemimpinan SBY selama memimpin dari tahun 2004 hingga Oktober 2009 nanti.

Indonesia untuk pertama kalinya sejak pertengahan tahun 80an mampu berswasembada pangan dan bahkan akan mengekspor beras. Basis pajak melonjak 16 juta. Konversi enerji masyarakat dari mitan ke LPG lumayan sukses. Ekonomi negara mampu dipacu pada level 5,5 persen rata-rata per tahun di tengah serbuan bencana dan krisis. Produk Domestik Bruto telah menembus angka setengah trilyun dollar menjadikan PDB per kapita di atas $2,200 (menurut hitungan Newsweek $3,348). Utang bisa ditekan menjadi 30% PDB turun dari angka 100% sepuluh tahun yang lalu. Pembantu SBY yang tangguh Sri Mulyani setidaknya tiga kali diganjar gelar Menteri Keuangan Terbaik.

Konflik Aceh dan Poso yang boleh dikata menjadi ajang perang saudara dalam skala kecil berhasil dijinakkan. Pasca tsunami, Aceh mampu menggerakkan dunia untuk mengalirkan bantuan milyaran dollar. Puluhan teroris ditahan, diadili dan dieksekusi hingga tiga tahun terakhir kita aman dari gangguan bom teroris. Tiga ratus lebih pilkada sukses digelar tanpa hambatan berarti. Pelaksanaan otonomi daerah lumayan berhasil mendorong geliat ekonomi daerah, 36 persen belanja publik kini diputuskan oleh daerah (bandingkan dengan rata-rata 15% di negara-negara berkembang lain). Ekonomi Jakarta kini hanya menyumbang 15% pada PDB.

Negara kita makin disegani berkat kiprah SBY yang cukup high profile. Dua kali prajurit-prajurit TNI dikirim ke Libanon dan Kongo sebagai tentara perdamaian. Thailand minta bantuan RI agar menjadi juru damai di Muangthai Selatan. Untuk pertama kalinya, negeri kita masuk daftar negara-negara G-20. Terakhir negara ini termasuk dalam daftar empat negara pertama ditengok oleh Menlu Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Obama.

Konferensi perubahan iklim dunia digelar di Bali, sementara World Islamic Economic Forum kelima yang menjadi alternatif WEF Davos baru kemarin dibuka di Jakarta. WIEF menjadi penanda awal derasnya investasi Timur Tengah yang mengalir ke Indonesia.

Kini kita tengok apa yang kerap dikritisi pihak oposisi. Lebih dari 40 juta orang masih miskin. Pulau Jawa yang digembor-gemborkan akan terhubung dengan jalan tol mulus sepanjang 1.000 km baru akan kita nikmati dua tiga tahun lagi. Konon pemerintah tidak all out ‘mempersuasi’ elit daerah sehingga infrastruktur penting ini tersendat-sendat pada tahap pembebasan tanah. Jalur ganda rel kereta api tidak ada kemajuan. Gagal membangun kilang minyak sendiri membuat kita bergantung pada kilang-kilang minyak Singapura yang lebih mahal dan terus melanggengkan mafia minyak. Listrik masih digelayuti krisis biaya karena pengambilan keputusan yang salah di masa lalu.

Serbuan banjir dan longsor di ibukota maupun di daerah mengindikasikan visi pembangunan pemerintah kurang berwawasan lingkungan. Masalah lumpur Lapindo Porong hanya menjadi bukti kegagapan SBY bersikap tegas mengatasi benturan kepentingan di jajaran kabinetnya. Judi dan premanisme hanya diberantas sementara waktu setiap kali pejabat Kapolri berganti.

Pak SBY di awal pemerintahannya dengan gagah berani menyatakan akan memimpin sendiri upaya pemberantasan korupsi. 444 pejabat dan wakil rakyat benar telah diperiksa dan dimejahijaukan, namun 62%-nya divonis bebas. Corruption Perception Index (CPI) hanya sedikit meningkat dari 2,3 pada tahun 2007 menjadi 2,6 pada tahun 2008, demikian pula dengan peringkat/posisi Indonesia yang meningkat dari posisi 143 menjadi posisi 126 dari 180 negara.

Kita masih mendengar lontaran kritik yang itu-itu saja dari masyarakat bisnis: biaya ekonomi tinggi. Belum ada perbaikan berarti dalam kemudahan berusaha di negeri ini. Penundaan e-procurrement menunjuk kurang komitnya pemerintah mendorong budaya pemerintahan bersih. Kejagung melempem setiap kali ditagih masyarakat menyelesaikan kasus mega korupsi BLBI. Tebang pilih akhirnya menjadi istilah lawan politik mengejek komitmen SBY.

Korupsi dan kurang fokusnya visi pemerataan pembangunan berbuntut pada terbengkalainya rencana pusat-pusat pertumbuhan baru di Kaltim dan Riau. Jalan Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi yang kurang tergarap secara serius gagal mendongkrak ekonomi kerakyatan di daerah. Jalan-jalan tikus di Sumatera dan Kalimantan masih jadi ajang trafficking dan pembalakan liar. Jembatan raksasa Suramadu yang menghubungkan pulau Madura dengan Jawa rencananya baru mulai dipakai persis sebelum pemerintahan SBY-JK berakhir. Papua relatif belum tergarap.

Kalau kita tengok definisinya, uraian Tichy dan Ulrich berikut ini mudah-mudahan membuat pengertian kepemimpinan transformasional semakin jelas:

“Pemimpin transaksional hanya membuat penyesuaian-penyesuaian kecil pada misi, struktur dan pengelolaan sumber daya manusia. Pemimpin transformasional tidak sekedar mengutak-atik tiga area tersebut namun juga mendorong perubahan besar-besaran pada sistem politik dan budaya. Perubahan sistem (politik) dan budaya-lah yang benar-benar membedakan pemimpin transformasional dengan transaksional.”

Nah, mari kita bertanya. Apakah SBY telah berhasil menggerakkan perubahan budaya dan sistem di negeri kita? Apakah pemilih akan memberinya kesempatan kedua menuntaskan transformasi Indonesia menjadi negara yang sejahtera?

Anda sendiri, wahai pemilih, yang bisa menjawabnya…

Tulisan asli di: Kompasiana

  1. MEMANG KITA MENGHARAPKAN INDONESIA INI PERFECT, TAPI KITA TERMASUK ANDA SEKALIAN KAN BUKAN MALAIKAT. COBA TUNJUKKAN SIAPA DI DUNIA INI YANG TELAH BERHASIL MEMIMPIN NEGARANYA DENGAN SEMPURNA. NABI MUHAMMAD SAW SAJA MASIH BANYAK RINTANGAN DAN TANTANGAN YANG BELIAU HADAPI

  2. SBY memang bukan pemimpin transformasional sebagaimana yang diharapkan. Elit politik kita masih didoniminasi orang-orang yang tidak punya visi dan tidak bisa membuat action plan yang briliant. Ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena memang tidak mampu. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa mereka bodoh, hanya saja kenyataannya mereka memang tidak cukup cerdas. Mereka bukan the brightest mind of our society. Mereka tidak dilahirkan dengan bakat dan kecerdasan itu, dan yang dilahirkan dengan itu malah sibuk menggeluti bidang lainnya.

    Untuk menjadi pemimpin transformasional, yang bersangkutan harus mempunyai kemampuan analisis yang baik dan memiliki visi dan pemahamannya sendiri mengenai kejadian sosial yang ada. Hanya dengan itulah sang pemimpin bisa punya dorongan dan kepercayaan diri untuk melakukan perubahan besar terhadap sistem yang selama ini sudah berjalan ‘baik baik saja’. Toh bila ada kritik, dia bisa bilang, “bukan salah saya donk. Dari dulu sudah gitu kok”.

    SBY memang bukan pemimpin transformasional. Tapi dari calon yang ada, tidak ada yang punya kemampuan untuk menjadi pemimpin transformasional. Kita memilih yang terbaik diantara yang buruk.
    (andaikata kita bisa mewajibkan para capres untuk mengikuti sebuah test kecerdasan sebagai syarat mencalonkan diri. Barangkali test seperti yang di McKinsey yang menguji kemampuan para calon pekerjanya bisa diterapkan.)

    Bila kita bisa mempertahankan sistem demokrasi kita yang cukup baik ini, ke depannya para pemimpin yang memang MAMPU barangkali akan memutuskan untuk turun ke kancah politik.

  3. malah tambah ngantuk pak .. baca artikel ini … bosen politik terus ah .. kalo mau maju ya jangan cuma ngomong doank .. lakukan .. kalo cuma pada ribut 2 dan saling menjatuhkan gimana mau maju ni negara … tambah bobrok aja

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: